Info Pendidikan BATAM - Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan dari 56 sekolah tingkat SMP Negeri di Batam, Kepri, hanya enam sekolah yang dinyatakan siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pada Mei mendatang.

Enam sekolah itu pun ternyata hanya dua sekolah yang mandiri, sedangkan empat SMPN lainnya menumpang.

"Setelah kita rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kota Batam, Senin (27/3), diketahui tahun ini hanya enam sekolah (mengikuti UNBK)," kata Aman, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam seperti dilansir Batam Pos hari ini.

Menurutnya, jumlah ini sangat minim sekali apabila dibandingkan dengan sekolah swasta yang berjumlah 16 sekolah.

"Saya pikir di era informasi dan digital seperti ini, miris Batam menurut kota lain maju dari sisi teknologi masa gak bisa menyediakan sarana prasarana UNBKnya," sesalnya.

Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengaku sebagian besar sekolah SMP Negeri di Batam belum memiliki ketersediaan inflastruktur berupa komputer.

Sehingga pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2017 masih mengandalkan ujian manual. "Kita juga menanyakan terkait RPJMD Wali Kota 2016-2021 tentang digital kurikulum," tanya Aman.

Termasuk Batam berbasis informasi teknologi. Artinya, dibanding sekolah sekolah swasta, sekolah negeri yang menggunakan APBD malah tak bisa disipakan. Oleh karena itu, DPRD, kata Aman, mendorong kepala dinasnya agar memproyeksi mulai tahun ini. Berbagai permasalahan harus segera dijawab dan dicari solusinya bersama-sama, termasuk dengan melibatkan DPRD Batam.

"Tentu solusi berbicara terkait anggaran. Makanya saya bilang dipetakan mulai saat ini. Misal tahun depan dari 50 SMP Negeri yang belum mengikuti UNBK, katakanlah dibagi empat, ke depan sudah harus 12 sekolah yang bisa mengikuti UNBK ini," tuturnya.

Apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan harus disiapkan dari sekarang. Sehingga berapa komputer dan jaringan yang dibutuhkan, tentu bisa dianggarkan dan direalisasikan di tahun berikutnya. "Selama ini kita melihat dinas pendidikan tidak konsen terhadap pendidikan. Apalagi untuk tahun ini penambahan komputer hanya 40 unit saja," sesal Aman.

Seharusnya jika mengacu Undang-undang 23, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. "Harusnya kalau memang dibutuhkan, mulailah dipertakan, berapa kebutuhan sebenanya, sehingga DPRD bisa menganggarkan. Sehingga pertanggungjawaban walikota di akhir masa jabatannya bisa mencapai RPJMD yang sudah diperdakan, disepakati walikota dan diputuskan DPRD," tegasnya. (GSL)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/oalah-cuma-enam-sekolah-saja-siap-ikuti-unbk-di-batam?page=1

Info Pendidikan SUMENEP - Para guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Jatim mengeluh.

Sebab hingga saat ini tidak bisa menikmati dana tunjangan profesi.

Meski demikian, mereka masih tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bawah tekanan kebutuhan hidup yang banyak.
Salah seorang guru madrasah, Zainullah, mengaku mendapat SK guru sertifikasi pada Januari 2016.

Kemudian ada surat edaran bahwa tunjangan guru sertifikasi selama beberapa bulan, di undur sampai Januari 2017.

Namun, sampai Maret 2017, dirinya belum pernah mendapatkan tunjangan profesi yang menjadi haknya.

Sementara Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Kabupaten Sumenep, Mohammad Tawil, membenarkan bahwa tunjangan guru sertifikasi sedang menunggak Rp 4 miliar.

Hal ini karena ada penghematan anggaran dari pemerintah.

"Namun, kasus ini sudah dibahas di DPR RI, sehingga tunggakan tetap akan dibayar," kata Tawil.

Sedangkan jumlah total guru sertifikasi di Kabupaten Sumenep, yang tidak terbayar sebanyak 2.938 guru.

Rinciannya, guru nonPNS 2.600 orang dan guru PNS sebanyak 338 orang. (pul/jpnn) (GSL)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/dana-sertifikasi-guru-madrasah-nunggak-rp-4-miliar?page=1

Info Pendidikan MALANG - Keinginan para guru honorer SMA/SMK di Kota Malang, Jatim, untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), gagal total.

Pasalnya, guru honorer di Kota Malang tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendapatkan jatah dari BOS.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan, guru honorer SMA/SMK yang mendapatkan jatah 15 persen dari BOS harus melampirkan surat keterangan (SK) pengangkatan dari pemerintah daerah (pemda).

Selain itu, pengangkatannya wajib diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sementara itu, pengangkatan guru honorer SMA/SMK di Kota Malang hanya ber-SK kepala sekolah (kasek).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri Kota Malang Wadib Su’udi menyatakan, aturan yang membolehkan guru honorer mendapat jatah 15 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah tidak berdampak di Kota Malang.

”Meskipun sekarang dalam aturan BOS menyebukkan bahwa 15 persen untuk guru honorer, nyatanya itu tidak bisa diterapkan di sekolah,” terang Wadib, seperti diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group).

Wadib yang juga menjabat sebagai kepala SMKN 4 Malang itu memaparkan, guru honorer di sekolahnya tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana tambahan dari BOS.

Sebab, semuannya diangkat melalui SK kepala sekolah. ”Kalau dipaksa untuk mengalokasikan, akan terjadi temuan yang menyalahi aturan,” katanya.

Saat ini, SMKN 4 Malang mempunyai 2.938 siswa. Oleh karena setiap siswa dijatah Rp 1,4 juta per tahun, berarti pemasukan sekolah dari BOS mencapai Rp 4,1 miliar.

Sebanyak 15 persen atau Rp 616,9 juta per tahun (Rp 51,4 juta per bulan).

Jadi, jika ada 105 guru honorer di SMKN 4, berarti setiap guru honorer mendapatkan penghasilan tambahan Rp 489.666 per bulan dari BOS.

”Itu setara dengan insentif yang diterima per bulan,” tandas doktor bidang ilmu ekonomi itu.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Batu Adi Prajitno menyatakan, syarat wajib guru honorer yang menerima dana BOS harus ber-SK pemda itu dinilai tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.

”Pegawai honorer sekolah di-SK kepala sekolah, bukan dari pemda,” katanya.

Sebelumnya, munculnya aturan pengucuran dana BOS untuk guru honorer sempat membuat guru honorer girang.

Mereka berharap, tambahan dari BOS bisa menggantikan insentif Rp 450 ribu per bulan yang kini sudah dicabut.

Pencabutan itu seiring dengan pengambil alihan pengelolaan SMK/SMK dari pemerintah kota (pemkot) ke pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Adi menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan MKKS SMK Negeri di Kota Malang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Kamis lalu (16/3).

”Semoga, ada tindakan yang bisa diambil dewan dengan permasalahan tersebut,” harap dia. (GSL)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/tak-satu-pun-guru-honorer-penuhi-syarat?page=1

Info Pendidikan TASIKMALAYA - Para guru madrasah di Kabupaten Tasikmalaya merasa heran dengan sikap kementerian agama (kemenag).

Pasalnya, kemenag sering meminta ulang berkas data guru madrasah.

Hal tersebut menyebabkan mereka bertanya-tanya berkas yang pernah diberikan para guru kepada Kemenag selama ini dikemanakan.

“Guru-guru itu bertanya-tanya data yang dulu itu dikemanakan. Kan masih sama, tidak ada perubahan, itu data kan sudah fix seperti itu,” ungkap Sekretaris Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Tasikmalaya Aep, seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

Sebaiknya, Kemenag meminta data para guru pada saat ada perubahan data saja.

Misalnya, guru tersebut naik pangkat golonganya atau guru tersebut menempuh pendidikan kembali.

Guru madrasah juga mengeluhkan sulitnya mengakses aplikasi Simpatika yang dikeluarkan Kemenag. Sebab,tidak setiap guru madrasah memahami teknologi informatika.

”Para guru itu takut kalau tidak bisa menggunakan aplikasi Simpatika itu tunjanganya tidak cair. Akibatnya kinerja para guru itu kontra produktif,” ungkapnya.

Saat ini PGM tengah mencari solusi untuk mengatasi keluhan-keluhan para guru madrasah tersebut. Menurutnya, ada dua opsi yang akan mereka lakukan.

Pertama memberikan pelatihan kepada guru dan kedua memberikan pemahaman kepada para operator agar tidak terlalu menekan kepada guru yang lambat mengisi aplikasi Simpatika tersebut.

Sementara itu Administrasi Kemenag Kabupaten Tasikmalaya Neneng Maulida mengatakan aplikasi Simpatika merupakan aplikasi yang sangat membantu untuk perekaman data pendidik dan tenaga pendidikan.

”Dengan aplikasi ini, Kementerian Agama pusat itu mewajibkan data terpusat di aplikasi tersebut. Jadi ketika ada program dari Kementrian, misalnya pencairan tunjangan profesi, maka data guru diambil dari aplikasi itu,” ungkapnya.

Mengenai seringnya guru madrasah dimintai berkas-berkas data, dikatakan hal tersebut karena saat ini sedang dilaksanakan audit SK Pembayaran inpassing (penyetaraan) bagi guru bukan PNS (GBPNS) yang telah sertifikasi tetapi memiliki SK Inpassing.

”Tahun 2015 kita sudah diaudit oleh Irjen dan hanya lulus 538 dari 1.282 inpassing. Audit itu kan minta berkas data, maka kita sampaikan datanya. Nah kita kan masih ada yang belum terbayarkan, turun lagi audit dan itu pasti meminta berkas kembali dari tahun 2014. Itu kan belum masuk aplikasi Simpatika,” tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada para guru untuk memberikan foto kopi berkas pada saat pemberkasan terdahulu, karena auditor tidak mau menggunakan data seluruhnya dari aplikasi Simpatika. Karena tidak memiliki copy berkas, para guru merasa keteteran saat dimintai berkas tersebut.

”Kalau tidak ada copy berkas ya terpaksa buat lagi. Makanya keluar lah keluhan dari para guru. Jadi bukan berkas untuk pengisian aplikasi Simpatika, tetapi untuk auditor,” ungkapnya.

Dia menyarankan kepada para guru agar berkas tidak mudah hilang. Untuk itu, para guru hendaknya men-scan berkas tersebut ke dalam file PDF dan disimpan ke dalam flashdisk ataupun CD.

“Sehingga pada saat dibutuhkan, para guru tinggal mencetak ulang,” sarannya. (GSL)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/guru-madrasah-keluhkan-sikap-kemenag?page=1

Info Pendidikan TAPTENG - Presiden Jokowi dan rombongan telah tiba di Bandara FL Tobing Pinangsori, Sibolga, Sumut, Kamis (23/3) sore.

Kedatangan presiden pun langsung disambut masyarakat dengan antusias, bahkan terdengar jeritan dan tangisan seorang wanita.

Guru honor itu menangis lantaran tidak dapat bertemu langsung dengan orang nomor satu di republik ini.

Wanita dengan pakaian kemeja batik dipadu hijab hitam ini memang sejak awal hendak bertemu langsung dengan presiden.

Dia juga tampak beberapa kali hendak menerobos barisan pengamanan presiden, namun tetap tidak bisa.

“Tolong, Pak, saya mau ketemu langsung sama Pak Jokowi. Saya ada surat, Pak,” bujuk wanita yang mengaku bernama Winda Tobing itu kepada petugas pengamanan presiden yang berjaga.

Meski telah beberapa kali berusaha membujuk petugas pengamanan presiden, permintaan Winda tidak juga dikabulkan petugas pengamanan presiden (paspampres).

“Sabar, Bu, tunggu saja di sini. Nanti kalau dipanggil, baru (datang),” ucap seorang petugas berpakaian kemeja batik biru saat itu.

Mendapat jawaban dari petugas itu, Winda tampak hanya diam dengan raut wajah sedih sembari melihat beberapa warga lainnya berselfie dengan presiden.

Namun, selang beberapa menit, saat Presiden Jokowi menyudahi waktu berselfie dengan warga dan masuk ke mobil, Winda langsung berteriak.

“Pak Jokowi, Pak Jokowi! Tolong, Pak, ini surat saya,” teriak Winda sambil menangis dan berusaha mengejar mobil Presiden, namun ditahan beberapa warga.

Hari ini, Jumat (24/3), Presiden Jokowi diagendakan meresmikan titik nol masuknya peradaban Islam di Nusantara, tepatnya di Pantai Pasar Batu Gerigis, Kelurahan Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah (Tapteng).

Sementara itu, pengamanan kedatangan Jokowi melibatkan Ribuan Personel TNI/Polri.

Kapolres Tapanuli Tengah (Tapteng) AKBP Hari Setyo Budi, sampai saat ini ada 400, dan akan datang 600 lagi sehingga kekuatan personel sejumlah 1.000 dari kepolisian, ditambah kekuatan TNI.

AKBP Hari juga mengatakan, pengaman kunjungan Presiden Indonesia ke-7 ini dilakukaan sesuai pengamanan yang sudah ditentukan oleh Korem 023/KS.

Melihat antusias warga yang menyambut kedatangan Presiden Jokowi, AKBP Hari mengimbau masyarakat, dalam menyambut Presiden agar tertib dan aman.

“Saya selaku Kapolres mengimbau kepada masyarakat, mari kita sambut Bapak Presiden, mudah-mudahan kedatangan Bapak Presiden membawa manfaat bagi masyarakat kita. Tunjukkan bahwasa NKRI, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya, terjaga dengan baik, dengan manjaga kamanan dan ketertiban,” imbuhnya.(GSL)

Sumber :  http://www.jpnn.com/news/sambil-teriak-guru-honor-ini-berlari-kejar-pak-jokowi?page=1

Info Pendidikan  PEKANBARU - Para guru honorer di Kota Pekanbaru, Riau, sudah dua bulan tidak menerima gaji. Selama ini, gaji mereka dibayar dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kabar beredar, dana BOS sudah mulau dicairkan.

"Informasinya seperti itu, katanya dana BOS sudah cair. Kami berharap sekolah bisa segera membayaran gaji kami yang sudah telat dua bulan," kata salah satu guru honorer yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Riau Pos (Jawa Pos Group).

Dikatakan, selama ini dia mengandalkan gaji sebagai seorang guru honorer untuk mencukup kebutuhan dapur.

Namun karena gaji yang ia harapkan sering terlambat, ia pun terpaksa melakukan pinjaman.

Ia berharap gajinya segera dibayar sehingga dapat membayar utang di warung serta memenuhi kebutuhan sehari hari.

"Ya pasrah saja mudah mudahan pekan ini bisa dibayar sekolah. Karena sudah banyak utang di warung," ungkapnya.

Ia menjadi seorang guru sejak enam tahun berjalan. Meski tamatan sarjana ia tetap rela menjadi guru honorer yang mengajar di sekolah dasar (SD). Ia juga punya harapan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap guru honorer.

"Selama ini guru honorer seperti tidak diperhatikan, berbeda dengan guru PNS yang hidupnya sejahtera," katanya.

Nasib yang ia alami jua dirasakan oleh seribuan guru honorer lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, H Abdul Jamal MPd mengatakan pencairan dana BOS sangat ketat. Setiap kepala sekolah wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) pemakaian dana BOS triwulan sebelum. Baru dana itu bisa dicairkan.

Terkait informasi dana BOS sudah cair ia belum mengetahui secara rinci. Namun informasinya memang seperti itu bahwa dana itu sudah cair dan ia berharap gaji guru honorer segera dibayarkan.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah mengusulkan alokasi dana untuk insentif guru honorer sebesar Rp 600 ribu per bulan.(GSL)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/diusulkan-insentif-guru-honorer-rp-600-ribu-per-bulan?page=1

Info Pendidikan KOTAWARINGIN TIMUR - Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi masih menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya soal gaji untuk para guru honorer.

Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, Jhon Krisli menegaskan pemerintah kabupaten tidak lagi mempunyai wewenang menganggarkan gaji, terutama untuk guru honorer atau kontrak setingkat SMA sederajat.

”Bukan urusan pemerintah kabupaten lagi, karena yang membidangi sudah di pemerintah provinsi. Soal bagaimana honor mereka sudah jelas tidak ada dianggaran kita Kotim dan informasinya di provinsi juga demikian,” ungkapnya, kemarin.

Jhon juga mengatakan, sebelum pembahasan APBD Kotim tahun 2017 lalu, sudah ada ditawarkan agar guru honor SMA itu pindah ke SMP.

Hal ini agar DPRD Kotim bisa menganggarkan untuk penggajihannya, mengingat juga guru SMP sederajat di Kotim masih kurang jumlahnya.

Namun lanjutnya, sebagian besar guru honorer SMA sederajat, ternyata memilih bertahan.

”Makanya sekarang kita tidak tahu lagi bagaimana mereka yang bertahan di SMA itu, tidak mungkin APBD Kotim bayar ke mereka lagi,”tegasnya.

Diakui Jhon, kondisi demikian tentunya menjadi preseden buruk bagi pendidikan di jenjang SMA.

Jumlah guru tentunya akan mengalami kekurangan apabila APBD provinsi tidak menutupi biaya gaji honorer itu.

”Bisa dipastikan kalau mereka tidak digaji, pastinya mereka akan memilih mundur jadi guru honor. Hal itu akan jadi ancaman kekurangan guru lagi bagi Kotim,”tambahnya.

Jumlah guru SMA sederajat di Kotim, beserta dengan Tenaga Tata Usaha dan lainnya yang beralih menjadi tanggungan provinsi mencapai 527 orang. GSL

Sumber : http://www.jpnn.com/news/pemkab-tak-mungkin-anggarkan-gaji-guru-honorer-sma?page=1

Info Pendidikan PALANGKA RAYA - Bupati Kapuas, Kalteng, Ben Brahim berjanji akan segera mencarikan solusi masalah ketidakjelasan gaji para guru honorer.

Ketua Komisi C DPRD Kalteng, H Syamsul Hadi, mengapresiasi sikap bupati itu.

Syamsul menjelaskan saat dirinya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kapuas, dewan mendapat laporan beberapa guru honorer SMA/SMK ingin mengundurkan diri karena tidak mendapat kepastian gaji.

Namun, saat hal tersebut disampaikan kepada bupati, respon yang diberikan sangat positif.

“Ketika kita kunker ke Kapuas kita mendapat informasi dari beberapa kepala sekolah kalau ada beberapa guru honorer yang ingin mengundurkan diri. Ini kan masalah serius, kalau mereka semua mengundurkan diri, pendidikan di sekolah akan terhambat,” ungkap Syamsul Hadi seperti diberitakan Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Dijelaskannya, sikap bupati Kapuas tegas, yakni berjanji akan bertanggung jawab atas gaji guru honorer. Dia akan mencari cara agar gaji guru honorer bisa teranggarkan dalam APBD.

“Saya mendengar laporan di lapangan bahwa bupati memerintahkan Diknas setempat menginventarisasi guru-guru yang mau mengundurkan diri. Sebab dia merasa itu merupakan urusan pendidikan putra-putra daerah dan masa depannya,” kata politikus PPP ini.

Dijelaskannya, sikap tersebut sangat bagus dan patut ditiru oleh kepala daerah lain. Jangan sampai gaji guru posisinya tidak jelas berbulan-bulan.

“Pemda harus sigap. Harus ada solusi dan kepastian agar guru tenang. Jangan sampai gaji guru honorer ini berdampak pada pencapaian kinerja pendidikan. Apa lagi menjelang Ujian Nasional,” ucapnya. GSL

Sumber :  http://www.jpnn.com/news/para-guru-honorer-ancam-mengundurkan-diri?page=1A

Info Pendidikan MALANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencabut larangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) untuk gaji honorer sudah dicabut.

Ini artinya, dana bosnas boleh digunakan untuk menggaji guru dan tenaga honorer. Nilainya, maksimal 15 persen dari total dana bosnas.

Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan 22 Februari 2017.

Namun, apakah gaji guru honorer di Kota Malang bakal naik? Hal ini masih belum ada kepastian.

Sebab, awal Januari lalu, SMA/SMK diramaikan dengan beredarnya surat edaran (SE) dari Gubernur Jawa Timur yang membatasi sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP).

Untuk SMA di Kota Malang, dari rata-rata Rp 200 ribu menjadi Rp 120 ribu.

Kemudian, untuk SMK, dari rata-rata Rp 250 ribu, kini menjadi Rp 160 ribu bagi nonteknik, sedangkan untuk teknik menjadi Rp 200 ribu.

Jadi, pemasukan sekolah juga berkurang. Apalagi, ditambah dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SMA/SMK sudah tidak lagi menerima anggaran dari pemerintah kota/kabupaten.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang Tri Suharno menyatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti aturan tersebut.

Namun, menurut dia, untuk menaikkan gaji honorer guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) itu kecil kemungkinannya.

Sebab, mulai 2017 ini, tidak ada bantuan dari pemerintah Kota Malang yang masuk SMA/SMK.

”Bisa jadi, gaji GTT terancam berkurang bila hanya mengandalkan dana bosnas. Namun, kepastiannya menunggu rencana kerja sekolah (RKS) untuk tahun ajaran mendatang,” kata dia.

Dia pun menyampaikan, hingga saat ini, dana bosnas belum cair. Padahal, menurut informasi yang disampaikan, dana tersebut bakal cair pada Februari.

”Mungkin menunggu sosialisasi peraturan baru ini (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, Red) baru bisa cair,” ulasnya.

Menurut Ketua MKKS SMK Negeri Kota Malang Wadib Su’udi, alokasi 15 persen bosnas untuk gaji honorer bukan hal yang wajib, tetapi sifatnya diperbolehkan.

Sebab, dalam petunjuk teknis (juknis) bosnas pada 2016 lalu, penggunaan dana BOS untuk honorer termasuk larangan.

Dalam perhitungannya, anggaran bosnas tersebut tidak bisa sepenuhnya 15 persen dianggarkan untuk honor. Sebab, pemasukan SMK 2017 ini berkurang karena tidak mendapatkan aliran dana dari pemerintah daerah.

Akan tetapi, kualitas pendidikan diharapkan tetap maksimal. Belum lagi, jika masuk pada triwulan tiga (Juli–September), SPP SMK mengikuti SE Gubernur.

”Jadi, dana bosnas bakal dialokasikan untuk pemenuhan standar pendidikan dengan maksimal,” ujar pria yang juga kepala SMKN 4 Malang tersebut. Namun, pihak sekolah tidak mengesampingkan honorer di sekolah.

Misalnya, di SMKN 4 Kota Malang dengan 2.938 siswa pada 2017 ini, jatah dana bosnas setiap siswa Rp 1,4 juta per tahun.

Jadi, pemasukan sekolah sebesar Rp 4.113.200.000. Itu berarti 15 persen yang bisa dialokasikan sejumlah Rp 616.980.000 per tahun atau Rp 51.415.000 per bulan.

Jika jumlah pemasukan per bulan tersebut dibagi dengan 105 honorer di sekolah, maka tiap guru mendapat Rp 489.666.

”Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk gaji honorer bila tidak dibarengi dengan iuran SPP siswa,” tandasnya.

Berbeda dengan SMK swasta yang boleh menggunakan bosnas hingga 50 persen untuk honor guru.

Ketua MKKS SMK Swasta Kota Malang Jhon Nadha Firmana menyatakan, bosnas menjadi satu-satunya sumber dana untuk memberikan gaji guru di sekolah.

Sebab, SPP sekolah juga harus turun drastis mengikuti SE Gubernur. ”Kalau tidak dialokasikan dari bosnas, guru tidak gajian,” jelasnya.

Selanjutnya, kepala SMK Prajnaparamita itu menyampaikan, sebelum 2017 ini, sekolah masih mendapatkan dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dari Pemkot Malang.

”Dulu, gaji guru dialokasikan dari bosda, sekarang sudah tidak ada,” tandasnya. GSL

Sumber : http://www.jpnn.com/news/gaji-guru-honorer-sulit-naik?page=1

Info Pendidikan BEKASI - Guru honorer Kota Bekasi akan merayakan hari jadi Kota Patriot itu dengan melakukan aksi demonstrasi. Sebanyak 751 guru honorer rencananya akan turun ke jalan besok, Minggu (12/3).

Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi Firmansyah mengatakan, aksi tersebut merupakan upaya menagih janji Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang akan mengangkat honorer menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

“Hasil rapat kita kemarin mendapat kepastian untuk melakukan aksi ini, besok kita akan membawa keranda mayat dalam aksi itu,” kata dia, Sabtu (11/3) malam kepada GoBekasi.co.id

Hal ini, kata Firman, merupakan buntut kekecewaan mereka atas tidak kunjung terealisasinya janji Wali Kota Rahmat Effendi.

“Dari hasil kemarin yang kami (Honorer) minta adalah SK TKK. Tetapi wali kota mengeluarkan kepada kami hanya SK tenaga pendidikan (Tendik). Kami tidak butuh itu, karena SK tendik sifatnya hanya bantuan,” tegas dia.

Aksi yang dibentrokkan dengan acara parade budaya ini, lanjut Firman, merupakan teguran para guru honorer kepada wali kota Bekasi untuk kembali mengevaluasi SK yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

“Ini juga karena adanya TKK siluman yang baru saja menjabat honorer loncat dengan cepat menjadi TKK, jumlahnya kisaran 400-an, mereka itu baru langsung diangkat menjadi TKK. Sedangkan kami sudah puluhan tahun masih status sebagai honorer, malah dapet SK tendik saja, ini tidak fair,” beber dia. (Kub/gob)

Sumber : GoBekasi http://www.jpnn.com/news/guru-honorer-akan-rayakan-hut-bekasi-dengan-demonstrasi

Info Pendidikan JAKARTA - Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan dana BOS tidak boleh digunakan sepenuhnya untuk membayar gaji guru honorer. Pasalnya, banyak sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru honorer. Akibatnya siswa harus membayar buku serta operasional sekolah lainnya.

"Yang namanya BOS diarahkan untuk kepentingan siswa saja. Posnya tidak lagi untuk gaji guru honorer,” kata Hamid di kantornya, Kamis (9/3).

Hamid menjelaskan, sesuai namanya, BOS itu memang hanya untuk kegiatan siswa semata dari kegiatan pembelajaran hingga kegiatan kesiswaan. Alokasi untuk guru itu dihapus lantaran pemerintah sudah memberikan kesejahteraan melalui tunjangan baik tunjangan fungsional maupun khusus.

Kesejahteraan guru honorer itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran gaji melalui APBD masing-masing.
Hal ini sesuai fakta bahwa pengangkatan guru honorer pun dilakukan langsung oleh daerah, bukan oleh pusat. Adapun Kemendikbud, melalui dana BOS itu, hanya membantu.

”Kami kan hanya membantu. Masa sekarang dituntut menjadi kewajiban? Tolonglah itu pemerintah daerah mulai melaksanakan kewajibannya. Kalau pun menggunakan dana BOS, maksimal 15 persen,” ungkap Hamid.

Selain membayar honor guru honorer, dana BOS digunakan untuk membiayai 12 komponen kegiatan. Perpustakaan, pembiayaan penerimaan siswa baru, ekstrakurikuler, ujian dan ulangan, beli bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, komputer, pembiayaan pengelolaan BOS, dan biaya tak terduga. (esy/jpnn) GSL

Sumber : http://www.jpnn.com/news/hanya-15-persen-dana-bos-untuk-gaji-guru-honorer

Info Pendidikan JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya menghapus larangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk gaji guru honorer.

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan.

Pencabutan larangan itu diantaranya mengakomodasi tuntutan para guru dan pengelola sekolah.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Mihammad mengatakan, sebelumnya ada larangan dana BOS dilarang untuk gaji guru honorer.

"Sekarang sudah dibolehkan kembali," katanya, seperti diberitakan Jawa Pos hari ini.

Namun lampu hijau itu ditambahi dengan penurunan batas maksimal penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer.

Sebelum keluar pelarangan, batas maksimal dana BOS untuk gaji guru honorer dipatok Rp 20 persen.

Jadi misalnya ada sekolah mendapat kucuran dana BOS Rp 200 juta per tahun, maka untuk gaji guru maksimal Rp 40 juta per tahun.

Namun sekarang batas itu diturunkan menjadi maksimal 15 persen. Jadi jika ada sekolah mendapatkan alokasi dana BOS Rp 200 juta, maka plafon maksimal untuk gaji guru honorer hanya Rp 30 juta.

Hamid mengatakan dana BOS harus diutamakan untuk kepentingan siswa.

Sementara untuk guru, disiapkan tunjangan profesi untuk yang PNS maupun honorer. Kemudian juga ada tunjangan fungsional guru honorer yang belum memperoleh tunjangan profesi.

Selain itu juga ada tunjangan khusus bagi guru yang bekerja di daerah khusus.

Menurutnya dana BOS adalah alokasi dana dari pemerintah pusat untuk operasional sekolah.

Sedangkan urusan kesejahteraan guru, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).

Pemda seharusnya mengalokasikan anggaran sendiri, di luar transfer dari pusat, untuk menggaji guru honorer di wilayahnya.

Meskipun secara persentase alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer turun (dari 20 persen ke 15 persen), namun bisa jadi anggarannya naik. Sebab ada kenaikan satuan biaya dana BOS.

Misalnya di SD naik dari Rp 580 ribu/siswa/tahun naik jadi Rp 800 ribu/siswa/tahun. Sedangkan untuk jenjang SMP naik dari Rp 710 ribu/siswa/tahun naik jadi Rp 1 juta/siswa/tahun.

Sementara di SMA naik dari Rp 1,2 juta/siswa/tahun naik jadi Rp 1,4 juta/siswa/tahun.

Selain membayar gaji guru honorer, dana BOS digunakan untuk membiayai 12 komponen kegiatan lain.

Yakni perpustakaan, pembiayaan penerimaan siswa baru dan ekstrakurikuler.

Kemudian ujian dan ulangan, beli bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, komputer, pembiayaan pengelolaan BOS, dan biaya tak terduga.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah berharap alokasi dana BOS untuk gaji honorer yang 15 persen itu dikaji ulang.

"Masih terlalu sedikit," katanya. Sebab masih banyak sekolah yang lebih banyak guru honorernya.

Contohnya sebuah SD di Garut ada yang guru PNS-nya satu orang sementara guru honorernya tujuh orang.

"Guru PNS-nya merangkap kepala sekolah," ungkapnya. Ada juga sebuah SD yang memiliki tiga guru PNS dan tujuh guru honorer.

Ferdiansyah mengatakan sekolah berharap alokasi dana BOS bisa ditambah sampai 40 persen.

Khususnya di sekolah yang jumlah guru honorernya mendominasi. Kalaupun pemerintah keberatan bisa diambil jalan tengahnya kembali ke 20 persen atau sekitar 30 persen. GSL 

Sumber :  http://www.jpnn.com/news/dana-bos-boleh-untuk-gaji-honorer-maksimal-15-persen?page=1

Info PNS -  Langkah Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti melantik 171 kepala sekolah tingkat SMA/SMK negeri mulai menuai protes.

Disinyalir ada beberapa kepala sekolah atau guru yang dilantik Jumat (3/3), tidak sesuai dengan surat keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mantan Kepala SMAN 3 Rejang Lebong, Wardoyo menilai proses pengukuhan tidak sesuai dengan SK BKN.

Seperti di Rejang Lebong ada empat Kepsek yang menduduki jabatan tidak sesuai SK BKN.

“Kalau saya tidak masalah dicopot dari jabatan dan dipindahkan sesuai SK BKN dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa di sekolah lainnya. Tapi kenapa ada yang Kepsek menduduki jabatan tidak sesuai SK BKN tetap dilantik dan dikukuhkan. Ini harusnya diberikan keadilan,’’ kata Wadoyo.

Dikatakannya, seharusnya jika terjadi kekosongan kepala sekolah lantaran kepala sekolah yang lama pindah sesuai SK BKN, gubernur bisa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) lebih dulu. Kemudian baru melakukan pengisian jabatan yang sesuai SK BKN.

“Kami yang menjabat Kepsek itu dengan SK Bupati itu karena sebelum 1 Oktober 2016 lalu. Sebab kami dilantik Agustus. Untuk itu kesalahan itu bukan di kami, melainkan BKD yang tidak valid dalam pengelolaan data yang disampaikan ke BKN,’’ paparnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Seption Mohadi, S.Ag mempertanyakan jika ada kepsek yang menduduki jabatan menggunakan SK Bupati ngotot mempertahankan jabatannya.

Untuk itu jika ada kekecewaan itu wajar, apalagi dalam menduduki jabatan itu diduga main sogok menyogok.

Diakui Seption, dampak pertama jika SK BKN tidak dijalankan, sertifikasi para guru dan kepsek akan bermasalah.

Selain itu administrasi kepegawaiannya juga tidak akan diakui BKN. Sehingga mulai dari naik pangkat dan usulan gaji berkala serta usulan mendapatkan tunjangan sertifikasi tidak akan diproses. GSL

Sumber : http://www.jpnn.com/news/pelantikan-171-kepala-sekolah-diprotes?page=1

Info Pendidikan - Foto Dewi Mulyani membaca buku saat dibonceng ayahnya, Mardani, menjadi perbincangan hangat di media sosial (medsos) facebook dan instagram.

Ya, siswi SMKN 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah itu tergolong rajin belajar karena dia punya mimpi yang harus diwujudkan.

AGUS PRAMONO, Palangka Raya

DI depan teras perpustakaan menunggu. Setelah sejam berlalu, Kamis (2/3) sekitar pukul 15.10 WIB, Mardani datang menjemput Dewi yang asyik membaca di lantai dua perpustakaan.

Setelah menaruh sepeda angin di deretan sepeda motor, bergegas naik tangga memberitahukan kalau sudah siap untuk pulang.

NamunDewi tak kunjung turun. Si ayah lantas menuju masjid untuk salat. Saat kembali, Dewi tak kunjung turun.

Dia lantas naik lagi ke lantai dua perpustakaan menjemput Dewi untuk pulang.

“Betah banget kalau sudah baca,” ucap Mardani sambil tersenyum tipis. Setelah itu, bertolak untuk pulang.

Sambil menenteng buku, Dewi duduk di boncengan sepeda yang dilapisi plastik agak tebal agar terasa empuk.

Di keranjang sepeda merek Phoenix itu, terdapat satu botol air mineral yang dibawa dari rumah dan makanan ringan yang dibungkus plastik warna hitam.

Di bawah awan mendung yang menyelimuti langit Palangka Raya, Mardani mengayuh sepeda dengan kecepatan sedang.

Wartawan Kalteng Pos (Jawa Pos Group) mengikutinya dengan sepeda motor. Sesekali Dewi membuka buku. Membacanya.

Sesekali mengobrol singkat dengan abahnya sambil mencicipi kue kering.

Jalanan mulus, semulus kayuhan kakinya. Tak ada raut kecapekan. Mungkin sudah biasa.

Ujian mungkin tiba saat masuk ke Jalan Kecipir. Belum beraspal. Hanya timbunan tanah dengan kerikil-kerikil kecil mewarnai jalan menuju rumah.

Masuk lagi ke dalam terlihat lebih parah. Bergelombang. Sangat tersiksa bagi pengguna sepeda angin.

Sekitar 1,5 kilometer masuk dari Jalan Adonis Samad untuk sampai ke rumahnya. Sedangkan jarak dari perpustakaan menuju rumah Jalan Kecipir Blok C sekitar 6,5 kilometer. Melelahkan.

Tapi mau bagimana lagi. Itu harus dilakukan sebagai orangtua dalam mendukung anaknya agar tetap terus bersekolah.

Kebiasaan jemput anak tidak dilakukan sebentar. Mulai Dewi sekolah di MTS Fathul Jannah, Jalan RTA Milono, sudah biasa antar jemput.

Dengan sepeda yang sama. Saat itu mereka mengontrak rumah di daerah Kelurahan Panarung.

“Sejak SMP dulu saya antar Dewi,” ucap Mardani saat berbincang dengan Kalteng Pos di ruang tamu rumahnya.

“Dewi bisa saja berangkat dan pulang sendiri, tapi kita tidak tega. Takut terjadi apa-apa,” sahut ibunya, Ramnah.

Sepeda itu dibeli dengan harga Rp 750 ribu, empat tahun silam. Sepeda yang penuh kenangan.

Keluarga kecil itu tinggal di perumahan subsidi ukuran 6x6 meter. Sangat kecil untuk ditinggali enam orang.

Cat warna biru itu juga sudah tampak pudar. Barang-barang bekas menumpuk di ruang tamu menempel tembok. Satu sepeda angin teronggok dalam kondisi rusak.

Dua kakak dewi sudah bekerja. Satu laki-laki bekerja di toko bangunan dan satu perempuan di bengkel.

Mereka berdualah yang mencicil angsuran rumah setiap bulan. Sedangkan adik Dewi masih sekolah kelas V SD.

Penghasilan Mardani sebagai pemungut barang-barang bekas hanya bisa buat makan sehari-hari. Nilainya tidak menentu.

“Rata-rata 20 ribu. Oleh terkadang dapat banyak, terkadang nggak dapat sama sekali,” sebut Mardani.

Bagi sang ibu, kebiasaan anaknya yang kutu buku tak ia permasalahkan. Hanya dia meminta untuk menjaga kesehatannya. Sering lupa waktu. Sering sakit karena jarang makan.

“Kalau baca buku bisa sampai jam 23.00 WIB. Terkadang saya pergoki baca buku sampai teguring (tertidur, Red) di balik kelambu kamar,” ujar Ramnah.

Di balik itu semua, prestasi Dewi sangat membanggakan keluarga. Selalu mendapat ranking di sekolah. Sejak Sekolah Dasar (SD) 2 Panarung sampai di MTS.

Pelajaran Bahasa Inggris dan sejarah kebudayaan Islam mendapat nilai tertinggi dari mata pelajaran lainnya waktu di MTS.

“Alhamdulillah kalau nggak ranking satu, ya ranking dua,” imbuhnya.

Disinggung soal kebutuhan dan biaya sekolah, keluarga asli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang merantau lebih 15 tahun di Palangka Raya itu, sedikit menutup diri.

Antara malu dan sungkan untuk membeberkan. Tapi, setelah sedikit diminta untuk bercerita, akhirnya terlontarlah unek-unek itu.

“Jujur saja. Dewi masih belum lunas bayar sekolah. Seingat saya, dari 2,5 juta saat masuk sekolah, masih terbayar 500 ribu. Kalau ada rezeki ya nanti dibayar. Pihak sekolah juga memberi keringanan untuk mencicil,” bebernya.

Dewi, yang duduk di samping sang ibu banyak mempunyai penulis favorit.

Di antaranya Agatha Christie dan Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Nama terakhir merupakan pengarang cerita fiksi terkenal berkebangsaan Inggris.

Salah satu karangannya yang paling terkenal adalah serial petualangan Sherlock Holmes, seorang detektif fiksi yang eksentrik.

Pemilik zodiak cancer itu suka film action. Film yang berbau penyelidikan. Hal itu sesuai cita-citanya yang ingin menjadi seorang penyidik.

“Kalau cita-cita ingin jadi penyidik KPK,” kata remaja yang fasih berbahasa Inggris itu.

BACA: Foto Mengharukan Ini Viral di Medsos, Siapa Dia?

“Jadi penjahit saja,” celetuk adiknya Ilham sembari diikuti gelak tawa seisi rumah.

Di akhir perbincangan, remaja kelahiran 19 Juli 2001 itu bertekad membahagiakan orangtuanya kelak.

Dia juga akan selalu ingat pesan kedua orangtuanya agar selalu menjalankan salat lima waktu dan rendah hati.

Sumber : http://www.jpnn.com/news/siswi-smk-viral-di-medsos-itu-ingin-jadi-penyidik-kpk?page=1

Info Pendidikan - Besarnya honor guru wiyata bakti dan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sungguh memprihatinkan. Mereka hanya diberi honor Rp 250 ribu per bulan.

Honor itu dinilai tidak layak karena tugas guru sangat penting untuk mendidik generasi bangsa. "Kondisi ini sangat memprihatinkan. Bagaimana pendidikan mau maju, kalau honornya saja segitu (Rp 250 ribu per bulan)," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim seperti diberitakan laman radartegal.com, Kamis (2/3).

Agus mengungkapkan, guru wiyata bakti dan guru honorer di Tegal selama ini mendapatkan honor dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun, bagi guru yang sudah mendapatkan honor dari pemerintah pusat tidak mendapatkan honor dari pemprov dan pemkab.

Begitu pula dengan guru yang sudah mendapatkan honor dari pemprov, maka tidak mendapatkan honor dari pemerintah pusat dan Pemkab Tegal. "Jadi, setiap guru wiyata bakti dan guru honorer hanya mendapatkan satu sumber anggaran, dan tidak bisa dobel-dobel," tuturnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal itu menjelaskan, honor dari pemerintah pusat hanya Rp 250 ribu per bulan. Sedangkan, honor dari Pemprov Jateng sekitar Rp 200 ribu per bulan.

Adapun dan honor dari Pemkab Tegal sebesar Rp 250 ribu per bulan. Mereka juga mendapatkan honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarannya 15 persen dari nilai BOS.

"Honor dari BOS sangat kecil, dan tidak semua sekolah memberikan tergantung kemampuan sekolah," ujarnya.

Karenanya Agus berharap agar Pemkab Tegal menambah honor guru wiyata bakti dan honorer pada tahun anggaran 2018 mendatang. Setidaknya, honor guru disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.485.000 perbulan.

Sebelum menambah itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) harus melakukan verifikasi data guru wiyata bakti dan guru honorer agar lebih valid. Termasuk mendata kebutuhan guru setiap sekolah dan berapa jumlah guru PNS serta non-PNS yang dibutuhkan.

"Data guru wiyata bakti dan guru honorer yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan pada tahun 2015 baru sekitar tiga ribu orang," ucapnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/news/kasihan-guru-honorer-hanya-digaji-rp-250-ribu?page=1

Info PNS - Data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan jumlah guru kesenian sekitar 128 ribu orang.

Jumlahnya tidak sebanding dengan populasi sekolah yang mencapai 208 ribuan.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, minimnya jumlah guru kesenian itu diperparah dengan kompetensi dan keahliannya.

Sebab dari 128 ribuan guru kesenian, hanya sekitar 40 ribu guru yang benar-benar lulusan kuliah kesenian.

Sisanya guru mata pelajaran lain yang dipaksa untuk mengajar kesenian.

“Dengan jumlah yang terbatas itu, masih banyak sekolah yang blank spot guru keseniannya,’’ katanya usai membuka Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan di Senggigi, Lombok Barat kemarin (1/3).

Hilmar mengatakan 1.320 orang pelaku seni nanti akan disebar ke sekolah-sekolah yang belum memiliki guru kesenian.

Hilmar menampik program menerjunkan pelaku seni ini akan bertabrakan dengan guru kesenian yang ada di sekolah. Pejabat yang akrab disapa Fei itu mengatakan, nantinya Kemendikbud melibatkan dewan kesenian untuk menyeleksi pelaku seni.

’’Fungsi seniman masuk sekolah sekolah ini bukan seperti guru fungsional,’’ tegasnya.

Namun lebih berperan menggerakkan anak-anak untuk berkreasi di bidang kesenian. Mulai dari tari, lukis, dan kesenian lainnya.

Direktur Pengembangan Kesenian Kemendikbud Restu Gunawan menjelaskan pelaku seni yang akan dijaring statusnya non PNS.

’’Kegiatannya bukan di dalam kelas. Tetapi mendampingi siswa di ekstrakurikuler,’’ tuturnya.

Nantinya setiap provinsi akan mendapatkan kuota seniman masuk sekolah sebanyak 40 orang.

Restu mengatakan para seniman ini diharapkan sudah mulai masuk sekolah pada Juli nanti atau tahun ajaran baru.

Durasi kerja mereka selama empat bulan atau sampai Oktober. Dia mengatakan di penghujung pendampingan, siswa bakal menampilkan kreasinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Suruji menyambut baik gagasan Kemendikbud menyebar seniman ke sekolah itu.

Dia menjelaskan para seniman itu bisa membantu siswa membangkitkan kesadarannya. Supaya para siswa tergugah untuk melestarikan warisan kebudayaan masing-masing.

“Setelah program selesai, saya berharap guru dan siswa di sekolah bisa melanjutkan sendiri,’’ pungkasnya. GSL 

Sumber : http://www.jpnn.com/news/jumlah-guru-kesenian-masih-sangat-kurang?page=1

Info PENDIDIKAN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik 165 pejabat di lingkungan Kemendikbud, Kamis (2/3).

Perombakan besar-besaran ini sebagai upaya membuat PNS lebih profesional.

"Saya berjanji untuk terus melakukan tour of duty dan tour of area agar terus terdeteksi potensi-potensi penyimpangan, dan agar organisasi lebih segar, lebih baik lagi," kata Muhadjir.

Salah satu pejabat yang dirotasi adalah Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Ari Santoso.

Dia diangkat menjadi kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.

Berdasakan data dari Biro Kepegawaian, penyegaran melalui mekanisme rotasi dan promosi ini dilakukan di semua unit utama Kemendikbud.

Terdapat 14 orang dari lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen), satu orang dari lingkungan Inspektorat Jenderal, sebelas orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan delapan orang dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa).

Ada pula delapan orang dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), 17 orang dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), dan dua orang dari Ditjen Kebudayaan.

Selain itu, ada 103 orang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas).

Tak hanya itu, ada juga satu orang pejabat Pengawas di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPKB PAUD dan Dikmas) Provinsi Maluku tidak dapat mengikuti pelantikan hari ini. GSL 

Sumber : http://www.jpnn.com/news/mendikbud-rombak-posisi-165-pejabat?page=1