Info Pendidikan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, anak-anak harus mendapatkan pendidikan agama sejak dini, termasuk mengenai pemakaian kerudung.

Hal itu disampaikan Ahok, sapaan Basuki saat menyampaikan sambutan dalam acara Rakerda Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2017 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/4).

Di acara itu, Ahok melihat anak-anak perempuan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cililitan tampil menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Dalam penampilannya, mereka tampak mengenakan kerudung.

"Saya tidak mau anak-anak mengenal kerudung sebagai seragam atau kostum untuk pementasan, enggak boleh," kata Ahok.

Namun, menurut dia, tidak boleh juga bila ada anak yang sudah mengenakan kerudung dari sejak kecil mesti dicopot kerudungnya saat tampil.

"Jangan juga ada pementasan Ibu Kita Kartini, anak yang sudah pakai kerudung, bapak ibu suruh lepas. Dia dari kecil sudah dipakaikan kerudung oleh bapak ibunya, Anda berdosa. Paham ya maksud saya," tutur Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak mau bila anak-anak memiliki pemahaman yang salah mengenai kerudung. Yakni, kerudung hanya seragam.

Ahok menceritakan sewaktu menjadi bupati, dia pernah marah karena tahu sekolah memaksa anak-anak mengenakan kerudung. Dia memberikan penjelasan kemarahannya mengenai hal itu.

"Karena begitu keluar dicopot (kerudungnya), marah saya. Kamu kalau jadi orang tua, guru, ngajarin anak pakai kerudung itu karena panggilan. Kamu tentukan sendiri," kata Ahok.

Karena bukan seragam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mewajibkan anak-anak untuk mengenakan kerudung.

"Tapi kalau orang pakai kerudung boleh enggak? Boleh, panggilan dia kok," ucap Ahok.(gil/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/ahok-gak-mau-anak-anak-mengenal-kerudung-sebagai-seragam?page=1

Info Pendidikan JAKARTA - Sistem penerimaan tenaga profesi guru diubah. Mengadopsi pola profesi dokter, sarjana pendidikan yang ingin menjadi guru kini wajib mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek Dikti Ali Ghufron Mukti menyampaikan, sebelumnya untuk bisa mengantongi profesi guru ini, lulusan sarjana pendidikan cukup mengikuti program Sarjana mendidik di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (SM3T). Namun, seiring evaluasi yang terus dilakukan hal ini masih dinilai kurang.

”Ternyata tidak cukup. Perlu ada tambahan kompetensi pedagogic. Undang-undang juga mengamanatkan untuk wajib memiliki sertifikat profesi dulu yang nanti diperoleh lewat PPG,” ujarnya pada Koran ini, kemarin (28/4).

Nah, penambahan kompetensi ini akan digenjot dalam program PPG tersebut. Mereka yang ingin menjadi guru wajib mengikuti program dua semester ini.

PPG sendiri direncanakan menganut sistem asrama. ”Nanti dibimbing untuk meningkatkan kompetensi jadi guru dari segi sikap, karakter dan cara mengajar saat di PPG ini,” jelasnya.

Diakuinya, program ini tidak mudah. Apalagi untuk penyiapan tenaga pengajar pada program studi yang mulai dibuka bebas pada Juni 2017 nanti.

Sebab, pemerintah berkeinginan agar rasio dosen dan mahasiswa bisa lebih baik daripada pendidikan sarjana. Sehingga, proses belajar mengajar bisa lebih fokus.

Saat ini sendiri, rasio dosen dan mahasiswa untuk prodi ilmu eksak adalah 1:25. Sedangkan ilmu sosial rasionya mencapai 1:35.

”Karena ini butuh penajaman skill, pengamatan dan lainnya maka harus lebih kecil lagi. Sedang diusahakan,” ungkap Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu.

Kabag Perencanaan Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti Agus Susilo Hadi menambahkan, rintisan program ini sejatinya sudah dimulai.

Ada 3 ribu sarjana pendidikan yang menempuh program PPG di 23 perguruan tinggi. ”Hanya memang tahun ini resminya dibuka,” tuturnya.

Rencananya, ada 10 ribu kuota PPG yang dibuka secara umum. Dengan peningkatan hingga 3 kali lipat ini, tentunya membutuhkan jumlah perguruan tinggi yang lebih banyak.

Karenanya, pemerintah berencana menggandeng perguruan tinggi swasta untuk bisa menyelenggarakan PPG ini.

”Mutu perguruan tinggi swasta ini tentu harus sama dengan rintisan. Kami masih mengevaluasi mana saja yang sesuai dan mumpuni. Mulai dari jumlah dosen, kualifikasi dosen, sarana dan pasarana juga,” jelasnya.

Agus mengungkapkan, program ini diwajibkan untuk seluruh sarjana pendidikan yang ingin menjadi guru di semua jenjang.

Mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. ”Wajib punya sertifikat didik,”tandasnya.

Program ini sendiri mendapat dukungan penuh dari Ikatan Guru Indonesia (IGI). Ketua umum Pengurus Pusat IGI Muhammad Ramli Rahim sepakat, PPG ini wajib dijalani oleh sarjana pendidikan.

”Guru kan itu sebagai profesi, jadi harus professional. Ini ditempuh dengan pendidikan profesi. Sama seperti sarjana hukum, kan tidak bisa langsung jadi pengacara dulu. Harus ada pendidikan profesi,” jelasnya.

Ramli menuturkan, kewajiban PPG ini sejatinya akan dibebankan pada sarjana pendidikan diatas tahun 2005 sesuai amanat undang-undang.

Namun, dalam perjalanannya sendiri untuk bisa memperoleh sertifikat profesi ini guru wajib mengikuti pendidikan latihan profesi guru. Sehingga, bagi yang lulus otomatis sudah mengantongi sertifikat ini. (mia)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/sarjana-pendidikan-ingin-jadi-guru-wajib-ikut-ppg-sistem-asrama?page=1

Info Pendidikan MAKASSAR - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS untuk SMA dan SMK swasta se-Kota Makassar ditunda.

Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan beralasan, peundaan dilakukan karena data siswa yang disetor tak sesuai aturan.

Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo menyebutkan, ada 70 sekolah sudah diperingatkan di Makassar. Data yang dimiliki diduga tak sesuai dengan data pokok pendidikan (Dapodik).

Misal, kata dia, standar siswa SMK 45 orang. Namun, nyatanya hanya 40 orang. Begitu pun SMA, siswanya kurang dari standar 60 orang.

"Kita sementara melakukan pemanggilan. Sekolah diberi waktu seminggu. Jika pembinaan tidak bisa dilakukan, bisa dibekukan," tegas Irman, seperti diberitakan FAJAR (Jawa Pos Group).

Kalaupun nantinya ada sekolah yang dibekukan, kata None sapaan Irman, Disdik tentu tak lepas tangan terhadap siswanya. Rencananya, siswa akan dimerger ke sekolah lain.

"Kita lihat kelas akreditasinya, tipe sekolah, kemampuan, dan domisilinya. Lalu kita mergerkan ke sekolah yang memiliki standar sama," tutur None.

Beragam alasan sekolah yang tak memenuhi standar. Apalagi, soal kekurangan jumlah siswa.

"Sebelumnya, siswanya sudah memenuhi standar sekolah. Tapi belakangan berkurang karena ada yang keluar. Banyak alasannya (sekolah). Tapi kita selalu pertimbangkan," ujar None.

Koordinator Pengawas Disdik Sulsel, Nur Laely Basir menyebutkan, 70 sekolah yang bermasalah seluruhnya SMA/SMK swasta. Persentasenya, 20 persen SMA, 70 persen SMK.

Hingga kini, dana BOS masih tertahan sebelum persoalannya dirampungkan. "Ada mekanisme untuk menghentikannya," ungkapnya. (ril/rif)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/disdik-ancam-bekukan-sekolah-jumlah-siswanya-sedikit?page=1

Info Pendidikan BANDUNG - Saat ini Jawa Barat masih kekurangan 85 ribu guru PNS untuk sekolah dasar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Edi Parmadi, di Hotel BMI Lembang, Bandung.

Selain itu Edi mengungkapkan jumlah tersebut setelah seluruh guru honorer sebanyak lebih dari 72 ribu orang diangkat menjadi guru PNS.

Pada 2015 guru di sekolah dasar jumlah murid di seluruh Jawa Barat lebih dari 4,2 jt siswa

Jika perbandingan 1:20 maka diperlukan sekitat 211 ribu lebih guru bersatatus PNS.

Tapi hanya ada lebih dari 125 ribu guru, maka menurutnya hal, itu masih sangat kurang.

Untuk kabupaten Bandung Barat Pun, masih membutuhkan guru lebih dari dua ribu orang.

“Pada tahun 2015 di KBB siswa berjumlah 162 ribu, jika 1:20 maka dibutuhkan sekitar 8 ribu guru PNS, sementara itu guru yang ada baru sekitar empat ribuan,” katanya.

Namun demikian, PGRI merasa keberatan keberatan jika guru PNS yang di swasta ditarik ke sekolah negeri.

Karena, menurutnya, setiap lembaga pendidikan yang didirikan dari masyarakat harus mendapatakan bantuan sumber daya secara adil.

“Peningkatan mutu dan kekurangan guru adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan,”ucapnya

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Abubakar, yang menghadiri acara tersebut mengatakan, meskipun KBB mengalami kekurangan guru akan tetapi kualiatas tenaga pengajar akan terus dimaksimalkan.

“Pemerintah akan terus mendukung pendidikan di KBB, untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan cermat,” katanya.

Abubakar juga mengatakan bahwa PGRI harus benar-benar menjadi wadah, untuk terus menerus menjadi organisasi yang dapat meningkatkan profesionalisme.

Sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapian peningkatan kualitas guru.

“Bersama seluruh stakeholder yang terkait, kami akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas guru,” tukasnya.(eko/ded/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/jawa-barat-masih-butuh-85-ribu-guru-pns?page=1

 


Info Pendidikan BEKASI - Ratusan guru tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi, mengancam akan melakukan unjuk rasa, jika hingga pekan depan tunjangan daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga turun.

Bahkan, bila tunjangan mereka tak kunjung turun hingga akhir April 2017, mereka bakal mogok mengajar.

Salah satu guru SMA berstatus kontrak di Kota Bekasi berinisial AJ mengaku, bakal ikut bertolak ke kantor Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, bila tunjangan daerah miliknya tak kunjung turun akhir pekan ini.

Aksi tersebut rencanannya akan dilakukan pada Jumat (21/4) besok. Menurut AJ, selain melakukan unjuk rasa, para guru SMA/SMK Negeri tersebut mengancam akan mogok mengajar bila tunjangan mereka tak kunjung dibayarkan hingga akhir April 2017.

Bahkan, AJ mengaku beberapa rekannya sudah melakukan aksi mogok mengajar sejak dua hari lalu.

“Koordinator guru SMA dan SMK sudah mengarahkan agar kami ikut menuntut hak kami besok Jumat (21/4). Ada yang sudah mogok ngajar dua hari yang lalu, kita lihat saja bagaimana rekasi dari pemerintah provinsi,” kata dia.

AJ mengaku, sejak kewenangan pengurusan SMA/SMK Negeri diambil alih Pemprov Jawa Barat besaran tunjangan yang dibayarkan pemerintah menjadi turun.

Bila sebelumnya AJ bisa mengantongi tunjangan sebesar Rp 1 juta sebulan, kini hanya mendapatkan tunjangan Rp 750 ribu perbulan.

“Jadi kami iri dengan guru-guru yang ada di sekolah tingkat SMP dan SD, sekarang mah boro-boro tunjangan gaji pun suka terlambat dibayar,” ungkapnya.(dat/pj/gob)(GSL)

Sumber : http://www.jpnn.com/news/duh-ratusan-guru-sma-smk-mau-mogok-ngajar?page=1