Sumber Foto JPNN.com

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) masa bakti XXl Didi Suprijadi mengatakan, pemerintah tidak boleh menafikkan honorer K2 dalam misi Presiden Jokowi menciptakan SDM unggul.

Pasalnya, hingga saat ini lebih dari separuh tenaga pendidik di Indonesia diisi oleh guru-guru honorer K2 maupun non-K2.

Jadi sudah sepantasnya pemerintah ikut memerhatikan penyelesaian merekam lewat jalur PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Khusus honorer K2, ada janji pemerintah untuk menuntaskannya sehingga ada aturan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) yang disertai SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak)," kata Didi dalam pesan elektroniknya, Minggu (26/1).

Verval dan SPTJM ini ada ketika di 2013 diadakan seleksi CPNS untuk 667 ribu tenaga honorer K2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 ribuan dinyatakan lulus seleksi. Sisanya 438.590 dinyatakan tidak lulus.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar kemudian meminta dilakukannya verval terhadap honorer K2 yang tidak lulus tersebut.

Permintaan itu melalui suratnya Nomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang ditujukan kepada Menteri/Jaksa Agung/Kepala LPNK/Sekjen Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di seluruh tanah air.

Data verval tersebut selanjutnya disampaikan juga ke KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 15 Agustus 2014. Laporan ini harus disertai dengan SPTJM yang diteken kepala daerah.

"Dengan surat kementerian ini honorer K2 di seluruh instansi mempunyai harapan secepatnya agar bisa diangkat menjadi CPNS? Nyatanya hal ini tidak terbukti," ujarnya.

"Kenapa honorer K2 berharap? Karena mereka yang tidak lulus seleksi diwajibkan verval plus punya SPTJM dari pimpinan masing masing. Buat apa diverval bila hal ini tidak ada kelanjutannya?," sambung Didi.

Menurut Didi, seluruh honorer K2 berharap kepada legislatif dan eksekutif agar bisa mengangkat mereka jadi PNS. Sayangnya, janji parlemen untuk menyelesaikan honorer K2 terlihat dari hasil kesepakatan Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, dan BKN secara bertahap sesuai kesepakatan 15 September 2015 di Senayan, hingga saat ini tidak terealisasi.

Harapan honorer K2 semakin pupus. Jumlah mereka pun terus berkurang karena ada yang mundur dari tugas kedinasan dan meninggal. Sementara lainnya yang rata rata usianya sudah tidak tergolong muda lagi dan mendekati masa pensiun pilih bertahan. Walaupun penghasilan rata rata Rp 300 – Rp 500 ribu tanpa jaminan pensiun, kesehatan apalagi kematian seperti layaknya pegawai pegawai lainnya.

"Honorer K2 tersebar di instansi pemerintahan mulai desa hingga ibu kota, dari pegawai tata usaha, pamdal hingga guru dan dosen. Jangan sampai ada ada kalimat sayonara honorer K2 karena pemerintah belum menuntaskan janjinya," tandasnya. (esy/jpnn)/GSL

Sumber : https://www.jpnn.com/news/wajar-honorer-k2-berharap-jadi-pns

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Pengumuman Panitia Seleksi CPNS BKN Nomor 01/PANPELBKN/CPNS/XI/2019 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil  Badan Kepegawaian Negara  Tahun Anggaran 2019 dengan ini disampaikan bahwa terdapat penyesuaian kedua pada pengumuman tersebut yang secara lengkap kami sampaikan melalui Ralat Ke-2 Pengumuman CPNS BKN, setelah sebelumnya telah diralat pada Ralat Pengumuman CPNS BKN 2019

Sumber :https://www.bkn.go.id/pengumuman/ralat-ke-2-pengumuman-cpns-bkn-2019

 

Foto Sumber (JPNN.com)

Info CPNS, JAKARTA - Pemerintah sudah merilis jadwal pendaftaran CPNS 2019 yakni pada November mendatang.
Hal tersebut diketahui dari Surat Edaran bernomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang jadwal tahapan seleksi CPNS 2019, yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Surat tertanggal 1 Oktober 2019 yang diteken SesmenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji itu tidak hanya meminta instansi pusat dan daerah menyiapkan anggaran dan infrastruktur. Dalam SE tersebut juga diselipkan jadwal tahapan pelaksanaan rekrutmen.
Dalam surat itu tertera tahapan kegiatan pelaksanaan rekrutmen sebagai berikut:

1. Pengumuman rekrutmen CPNS pada akhir Oktober hingga awal November
2. Pendaftaran mulai November
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi, Desember
4. Massa sanggah, Januari 2020
5. Pengumuman jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD), Januari 2020
6. Pelaksanaan SKD, Februari 2020
7. Pengumuman hasil SKD, Maret 2020
8. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB), Maret 2020
9. Integrasi nilai SKD dan SKB, April 2020
10. Penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS, April 2020

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, jadwal tersebut sifatnya tentatif dan bisa berubah kapan saja.
"Estimasinya seperti itu. Mudah-mudahan tidak bergeser karena kan mau ada persiapan untuk pengadaan aparatur sipil negara (ASN) pertengahan tahun 2020," kata Bima yang dihubungi JPNN.com, Rabu (2/10).

Dia lagi-lagi menegaskan, jadwal tersebut khusus CPNS jalur umum dan bukan untuk PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). GSL

Sumber : https://www.jpnn.com/news/bukan-hoaks-ini-jadwal-pendaftaran-cpns-2019

Foto Sumber (JPNN.com)

GRESIK - Tercatat ada 83 di antara 314 peserta seleksi PPPK di Gresik Jatim yang tidak sanggup menggapai passing grade. Nilainya kurang.

Saat tes pada Sabtu dan Minggu (23-24 Februari), peserta harus menjawab seratus soal. Jika jawaban benar semua, nilai maksimal peserta mencapai 180.

Nah, ambang batas nilai (passing grade) cuma 65. Bagaimana hasilnya? Ternyata puluhan peserta tetap tidak sanggup meraih nilai tersebut.

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Guru Honorer K-2 Gresik Nuryanto mendapat laporan dari teman-temannya sesama guru. Mereka mengeluh. Nilai hasil tes berada di bawah passing grade.

''Habis tes itu langsung didata. Ada 75 guru yang di bawah passing grade. Itu data sementara,'' katanya.

Menurut Nuryanto, kebanyakan guru honorer K-2 itu mengalami kendala teknis ketika tes. ''Rata-rata nilainya hanya 39. Kurangnya itu hanya sedikit. Kurang 5 poin, kurang 6 poin gitu,'' jelasnya.

Dia berharap passing grade bisa diturunkan. Sebab, sangat banyak kursi lowongan yang disediakan Pemkab Gresik. ''Jika banyak yang tidak lolos, nanti makin banyak kursi yang kosong,'' ungkapnya.

Dalam seleksi PPPK 2019, Pemkab Gresik menyediakan 384 formasi bagi tenaga honorer K-2. Perinciannya, 292 tenaga pendidik, 55 tenaga kesehatan, dan 37 penyuluh pertanian. Nah, total ada 83 peserta yang tidak mampu meraih nilai passing grade.

Forkom guru honorer K-2 telah wadul ke Komisi IV DPRD Gresik. ''Barangkali komisi IV bisa memfasilitasi. Guru honorer K-2 ini sudah berumur. Masa pengabdiannya sudah lama. Harapan kami, semuanya bisa diterima,'' tuturnya.

Saat pertemuan di komisi IV pada Senin (25/2), Ketua Komisi IV Khoirul Huda tidak bisa berbuat banyak. Namun, keluhan tenaga honorer K-2 tetap ditampung. Hari ini komisi IV mengundang BKD Gresik dan forkom guru honorer K-2.

''Masalahnya, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Kami akan fasilitasi,'' ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala BKD Nadlif menjelaskan bahwa nilai passing grade PPPK ini termasuk kecil. Belum dipastikan kebijakan selanjutnya.

BKD masih menunggu instruksi dari pusat. Sebab, pengolahan nilai dan penentuan kelulusan merupakan wewenang pusat.

Bagaimana nasib honorer K-2? Nadlif menyatakan tetap berupaya mengusahakan peserta yang tidak mencapai passing grade bisa diterima. Salah satunya, mengusulkan penurunan passing grade seperti CPNS lalu. Atau, ada pengulangan tes (remedi).

Hasil tes Sabtu dan Minggu lalu belum bisa disebut pengumuman. Pengumuman kelulusan dilakukan pada 1 Maret. ''Jadi, yang tidak mencapai passing grade belum bisa dikatakan tidak lulus,'' tandasnya.


Sumber : https://www.jpnn.com/news/duh-gustihonorer-k2-masih-ada-yang-tak-lulus-pppk?page=1

Foto sumber (JPNN.com)

Honorer K2 yang ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu sebagian besar lolos passing grade. Kondisi ini membuat honorer K2 makin percaya diri.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefudin mengaku lega karena bisa lulus tes PPPK. Nilainya bahkan jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

"Saya puas dengan prestasi saya, setelah saya mengikuti tes dengan hasil jauh di atas passing grade. Ini artinya saya sudah teruji secara kualitas. Masalah nanti mau diambil atau tidak, lolos atau tidak, saya serahkan pada sistem yang ada," kata Ahmad kepada JPNN, Kamis (28/2).

Dia meminta honorer K2 yang menolak PPPK jangan salah persepsi tentang keikutsertaannya dalam tes tersebut. Ahmad mengaku ingin uji kemampuan saja dan terbukti berhasil lulus.

"Saya senang bisa menjawab semua soal dan ternyata saya tidak bodoh-bodoh amat seperti yang pemerintah katakan. Katanya honorer K2 enggak berkualitas dan kompentensinya rendah. Nyatanya saya waktu uji kompetensi guru (UKG) juga lolos," papar guru SMP Negeri ini.

Meski sudah lulus PPPK, Ahmad menegaskan, akan tetap berjuang dan fokus menuju PNS. PPPK hanyalah bagian dari proses menjadi PNS.

Sumber : https://www.jpnn.com/news/lulus-tes-pppk-tapi-tetap-kejar-status-pns?page=1