PGRI : Guru Honorer Harus di Data Untuk Menghindari Manipulasi

Info DAPODIKDAS – Selamat siang sahabat DAPO hari ini di didaerah saya masih sama sepeti hari kemarin di selimuti kabut asap yang semakin hari semakin pekat entah karna titik apinya bertambah atau karna tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat yang hanya mengandalkan pemadaman api oleh instasi terkait yang ada di pemerintah daerah tingkat II saja miris rasanya melihat perjuangan para relawan pemadam kebakaran yang ada di kabupaten saya yang memiliki alat pemadaman yang kurang memadai dan tidak bisa menjagkau titik apa yang ada di daerah pedalaman di tengah hutan aittssssss saya mohon maaf kok jadi curhat masalah asap ya jadi ngak singkron ama judul postingan diatas ni ya udah kalau gitu kita tinggalkan asap mudahan asapnya cepat hilang dan masyrakat bisa menghirup udara segar lagi karna kebakaran hutan ini dalam teorinya tidak bisa dipadamkan oleh manusia hanya bisa di padamkan oleh Tuhan Yang Maha Esa . yaaaa kok malah bahas kebakaran lagi, baiklah kalau begitu kita kembali kepembahasan yang sebenarnya.

Guru honor di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga dalam proses proses pendataannya harus di lakukan dengan baik dan tepat. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo menyatakan, pihaknya memang telah memerintahkan para pengurus di daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh guru honorer, baik kategori satu (K1) maupun K2.

Sulistyo menjelaskan, pendataan itu penting guna menghindari adanya guru honorer bodong yang disusupkan dalam pengusulan pengangkatan menjadi CPNS.

"Saya memang meminta dilakukan pendataan untuk mencegah jangan sampai ada permainan," terang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari dapil Jateng itu kepada JPNN kemarin (19/10).

Pernyataan pria bergelar doktor itu menanggapi reaksi sejumlah guru honorer Kota Medan atas datangnya surat edaran dari pengurus PGRI setempat pada 26 September lalu. Surat edaran dengan nomor 34/Org/PGRI-Medan/XX/2015 itu menerangkan akan melakukan pendataan ulang guru dan tenaga pendidikan honor K-I dan K-II dan guru honorer yang diangkat sejak tahun 2006 ke atas.

Oleh kalangan honorer, SE itu dianggap telat karena saat ini sudah mulai pemberkasan honorer menjadi CPNS. Bahkan, PGRI selama ini dianggap diam saja tatkala honorer  didzolimi dan baru bersuara ketika sudah ada kepastian pengangkatan honorer menjadi CPNS.

Terlebih lagi, SE itu juga meminta guru honorer yang belum bergabung dengan PGRI, diwajibkan mengurus kartu online dan membayar iuran tahun 2015 dengan total Rp195 ribu.

Sulistyo mengatakan, pendataan ulang dimaksud semata-mata untuk mencegah agar jangan ada oknum-oknum yang memanipulasi data honorer. Menurut pria kelahiran Banjarnegara, 12 Februari 1962 itu, biasanya menjelang pengangkatan honorer menjadi CPNS, ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi.

"Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku ini loh honorer asli, padahal bodong, tidak memenuhi persyaratan," terang Sulistyo.

Sementara, terkait dengan guru honorer yang belum gabung ke PGRI dan harus bayar iuran jika mendaftar, menurut Sulistyo, hal itu wajar.

"Kalau tidak mau gabung PGRI juga tidak apa-apa. Kalau gabung bayar iuran, ya itu wajar. Namanya organisasi, iuran anggota itu hal yang wajar. Iurannya itu empat ribu rupiah per bulan," terangnya.

Dia juga menyatakan, pihaknya sering mengingatkan jajaran pengurus PGRI di pusat maupun di daerah, jangan sampai melakukan pengutan-pengutan yang membebani anggota. "Jangan ada manipulasi, jangan ada pungutan," pungkasnya.

Terkait anggapan PGRI selama ini tidak peduli nasib guru honorer, Sulistyo enggan komentar. Hanya saja, pantauan koran ini di Jakarta, selama ini Sulistyo termasuk tokoh yang paling lantang memperjuangkan nasib honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS.

Bahkan, saat ada aksi unjuk rasa besar-besaran honorer K2 di depan gedung DPR pada 15 September 2015, Sulistyo berada di tengah-tengah massa, ikut menyuarakan tuntutan para honorer./GSL/. (Sumber: www.jpnn.com)