SDN NO.004 Sangatta Utara Melaksanakan Program Gerakan Literasi Sekolah

8:35 AM
Gerakan Literasi Sekolah adalah salah satu gerakan unggulan yang telah di luncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada  pada Agustus (18/08/2015) dalam satu kegiatan di salah satu hotel di Jakarta dengan tema “ Bahasa Penumbuh Budi Pekerti ” peluncuran Gerakan Literasi Sekolah di luncurkan secara simbolis dengan menyerakan buku bacaan Kepada 20 Sekolah di DKI Jakarta sebagai bahan awal kegiatan literasi.
Menjawab program Literasi sekolah yang di luncurkan oleh Meteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah di luncurkan SDN No.004 sangatta utara mencoba bagun dan lakukan gerakan nyata dengan mengadakan Workshop Gerakan Literasi Sekolah SDN No.004 Sangatta Uatara. Dalam sambutan yang di sampaikan oleh kepala sekolah sdn no. 004 sangatta uatara Haryono, S.Pd mengatakan bahwa gerakan literasi sekolah merupakan salah satu program yang segera dilaksanakan dan harus ada di sdn no.004 sangatta untara program ini di inisiatori dari hasil diskusi kepala sekolah dan konsultan khusus sdn no.004 sangatta uatara bapak Saifulloh, M.Si. Workshop Gerakan Literasi Sekolah yang dilakaukan di rencanakan 1 hari penuh dengan narasumber dari dinas pendidikan kabupaten kutai timur, perpustakaan daerah kbupaten kutai timur dan bapak Saifulloh, M.Si dari konsultan sekolah segalikus pelaksana kegiatan Literasi Sekolah yang bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat.
Ketua komite sekolah sdn 004 sangatta utara Bapak Basuki Isnawan  yang juga hadir dalam pembukaan Workshop Gerakan Literasi Sekolah menyampaikan bahwa orang tua murid di sdn 004 sangatta uatara sangat mendukung penuh dalam program literasi sekolah yang merupakan penunjang dasar dalam kegiatan membaca dan menjadi bekal dalam proses belajar di jejang yang lebih tinggi lagi di kemudian hari. Komite sekolah juga akan berperan aktif dalam menangani kesulitan dalam dan kendala dalam progaram literasi sekolah ini seperti pengadaan buku dan referensi buku untuk menunjag progam literasi sekolah di sdn 004 sangatta utara. Ucapan terimakasih diucapakan untuk semua guru di sdn 004 sangatta uatar yang telah memberikan hal terbaik untuk pendidikan siswa – siswi yag ada di sdn 004 sangatta utara ujar beliau yang juga sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan Workshop ini di buka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang di wakili oleh bapak. Faukur Rozak M.Si. Dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa program literasi sekolah di sdn 004 sangatta utara ini merupakan sekolah yang pertama melakukan kegiatan literasi sekolah yang dalam pembiayaannya bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten, dalam harapan beliau bahwa kedepannya kabupaten Kutai Timur berawal dari sdn 004 sangatta utara yang menjadi pilot Project dan bisa menyebar ke semua sekolah di kabupaten Kutai Timur untuk yang akan datan. Dalam harapan beliau mengatakan bahwa sekolah di kutai timur bahwa bisa sama seperti sekolah sekolah di jawa timur seperti di kota surabaya  tambah belia yang juga sebagai Kasidikdas di dinas pendidikan kabupaten kutai timur 
SDN NO.004 Sangatta Utara Melaksanakan Program Gerakan Literasi Sekolah SDN NO.004 Sangatta Utara Melaksanakan Program Gerakan Literasi Sekolah Reviewed by Unknown on 8:35 AM Rating: 5

DPR RI Untuk Melanjutkan K13 Butuh Persiapan Yang Lebih Matang

9:35 PM
Selamat malam sahabat edukasi , kurikulum 2013 merupakan satukesatuan pendidikan dan sistem pendidikan dan cara pembelajaran yang di terapkan di indonesia sampai saat ini permasalahan kurikulum 2013 masih sangat mendasar bahwa dalam penerapan kurikulum perlu keseimbangan antara pengajar dan siswa. Dalam periode ini K13 masih memiliki kekurangan dalam beberapahal diantaranya sistem pengadaan buku dan pemerataan diklat pengembangan kurikulum 2013 ini berikut informasi kurikulum dari komisi X DPR RI.


Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam mengatakan konsep pendidikan Kurikulum 2013 (K13) memang bagus, namu masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan dan persiapan karena pada umumnya beberapa sekolah terkesan memaksakan memberlakukan K13 tanpa didahului solusi.

"Saat pertama kali diterapkan K13, sekolah terkesan dipaksakan tanpa didahului sosialisasi yang memadai, sehingga saat ini Mendikbud sedang merevisinya dan masih belum mengetahui bagaimana hasilnya, apakah akan meneruskan K13 dengan konsep baru atau justru kembali ke KTSP," kata anggota fraksi Golkar seusai menghadiri acara wisuda Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Minggu.

Ia mengatakan, setelah adanya evaluasi maka diharapkan ada pembenahan agar permasalahan guru pengajar bisa menguasai K13, permasalahan buku yang digunakan dalam K13, maupun permasalahan dana BOS yang digunakan untuk mengatasi permasalahan buku tersebut.

"Menurut saya pelaksanaan K13 terkesan tergesa-gesa karena perlu dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada guru-gurunya agar tidak mengalami kesulitan seperti sekarang ini, misalnya saja SMA 5 dan SMP 1 Surabaya, bahwa gurunya harus pindah ke sekolah lain untuk menjadi pendamping di sekolah lain," tuturnya.

Selain itu, ia menambahkan masalah lain adalah buku, baik buku untuk guru maupun buku siswa, namun di Jawa Timur sudah 17 kabupaten yang mendapatkan buku dari 38 kabupaten kota, sedangkan di tempat lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan.

Menurut dia yang menjadi permasalahan lain yaitu surat dari Mendikbud yang isinya dana Bos bisa dipakai sementara untuk menyelesaikan persoalan buku, sehingga pihaknya khawatir nanti ke depan jadi "double costing" karena adanya surat itu, maka dana Bos akan dipakai.

"Dana untuk mempersiapkan K13 ini sekitar Rp3 triliun jadi tidak mungkin dibuang, sehingga seharusnya ada percontohan terlebih dahulu agar tidak menyulitkan berbagai pihak dan diharapkan K13 bisa berjalan lagi dengan hasil evaluasi yang lebih baik lagi," tandasnya. ( Sumber : www.antaranews.com)

DPR RI Untuk Melanjutkan K13 Butuh Persiapan Yang Lebih Matang DPR RI Untuk Melanjutkan K13 Butuh Persiapan Yang Lebih Matang Reviewed by Unknown on 9:35 PM Rating: 5

BOP PAUD Akan di Naikan Pada Tahun 2016 Oleh Pemerintah

11:27 PM
Selamat malam sahabat edukasi apa kabar semua tentu semuadalam keadaan baik dan sehat selalu. Malam hari ini saya akan memberikan informasi tentang BOP ( Bantuan Operasional Pendidik untuk anak usia dini. Informasi ini saya rasa cukup bermanfaat bagi seluruh pengajar guru dan tim pengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini brikut ini informasi yang saya ambil dar sumber yang terpercaya sebagai media berita di Indonesia.
 Pemerintah akan meningkatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Anak Usia Dini (PAUD) pada 2016. Langkah ini diambil untuk menjamin mutu dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.

Tahun ini, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat telah menyediakan Bantuan Operasional untuk 74.848 lembaga. Tahun depan, menurut Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Ella Yulaelawati, akan ditingkatkan dua kali lipat menjadi sebanyak 158.700 lembaga.

"Bantuan ini akan diberikan bagi lembaga PAUD yang telah berdiri minimal setahun, dan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Bantuan diberikan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7,2 juta per tahun bergantung dari jumlah peserta didik di lembaga PAUD tersebut," jelas Ella, Rabu (2/9).

Dijelaskan, bantuan Operasional PAUD dapat digunakan untuk beragam keperluan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar. Antara lain untuk subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lain yang terkait dengan pembelajaran.

"Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasukkan anaknya ke lembaga PAUD adalah keterbatasan ekonomi. Bantuan Operasional PAUD kami harap dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut," ujar Ella.

Pemberian Bantuan Operasional juga menjadi salah satu strategi dalam membangun lembaga PAUD yang berkualitas. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada akhir 2014 jumlah lembaga PAUD di Indonesia telah mencapai lebih dari 188 ribu.

"Namun sebagian belum memenuhi standar PAUD dan masih perlu dibenahi kualitasnya," ucap Ella. (esy/jpnn) (www.jpnn.com)
BOP PAUD Akan di Naikan Pada Tahun 2016 Oleh Pemerintah BOP PAUD Akan di Naikan Pada Tahun 2016 Oleh Pemerintah Reviewed by Unknown on 11:27 PM Rating: 5

Dari 178 Rigu Guru 98 Ribu Guru Belum menerima Tunjangan Profesi

7:07 AM
Tunjagan profesi yang di terima olah para guru menjadi salah satu bagian perbaikan penghasil para guru yang ada diIndonesia dalam proses pembayaran atau realisasi dari tunjagan profesi ini belum seluruh guru di Indonesia bisa menerimanya hal senada dengan penyampaian guru dari beberapa daerah yang mengelukan bahwa tunjangan profesi guru belum bisa di terima atau di cairkan.
Realisasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hingga 31 Agustus baru 44 persen dari alokasi APBN yang mencapai Rp 53,27 triliun. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, hal itu cukup bagus dibandingkan capaian 2013/2014.
Meski mengklaim realiasasi anggarannya bagus, namun untuk tunjangan guru ternyata masih banyak dana belum terserap. Data Kemdikbud menyebutkan, hingga akhir Agustus, sebanyak 55 persen dari 178 ribu guru atau sekitar 98 ribu belum m‎enerima tunjangan profesi.
Untuk tunjangan fungsional yang sudah menerima sebanyak 48 persen. Sementara, untuk tunjangan khusus dan guru bantu masing-masing 36 dan 47 persen.
"Ada berbagai kendala dalam penyaluran tunjangan guru ini sehingga belum semuanya menerima. Misalnya beban mengajar kurang dari 24 jam per minggu, masalah linieritas, faktor mutasi guru ke stuktural, meninggal, atau pensiun, dengan redistribusi guru, tuturnya, akan dibereskan," beber Anies, Kamis (3/9).
Sedangkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kemendikbud telah menyalurkan dana pada 10,4 juta siswa. Jumlah ini terdiri dari 9,4 juta siswa yang berada di sekolah, dan satu juta lainnya merupakan anak usia sekolah yang berada di luar sekolah.
Target penyaluran PIP untuk tahun ini 17.9 juta siswa. Dengan capaian hingga akhir Agustus ini, Anies optimistis target serapan anggaran kementerian yang dipimpinnya tetap berada di jalur yang benar.‎ (esy/jpnn) ( sumber : www.jpnn.com)

Dari 178 Rigu Guru 98 Ribu Guru Belum menerima Tunjangan Profesi Dari 178 Rigu Guru 98 Ribu Guru Belum menerima Tunjangan Profesi Reviewed by Unknown on 7:07 AM Rating: 5

Ini Jawaban Forum Honorer Indonesia (FHI) Apabila Keputusan MK Tetang Honorer Tetap Jalankan

2:06 PM
Honorer merupakan pengapdian yang mengedepankan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja semua yg dilakukan dan dikerjakan oleh para honorer. Hanya satu harapan seorang honorer yaitu di angkat menjadi seorang PNS itu merupakan mimpi besar dari setiap honorer yang bekerja di setiap instasi pemerintah munculnya UU ASN yang menjadi hambatan menjadikan para honorer sedikit melambat dalam melakukan aktifitas pekerjaan ini di karenakan tidak ada lagi harapan yg di impikan selama ini. Terlebih khusus lagi bagi honorer K2 yang sudah sekina tahun menunggu dan akhirnya tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pemerinta sampai saat ini.  
Forum Honorer Indonesia (FHI) mengancam akan melakukan demo besar-besaran pada 15-16 September mendatang. Mereka akan mengikuti rencana Forum Honorer Kategori Dua Indonesia yang menggelar aksi serupa pada saat yang sama.
Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi mengaku akan menurunkan anak buahnya jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menggunakan standar ganda dalam menyelesaikan K2.
"‎Ada indikasi pemerintah mengaburkan honorer K2 dengan skenario menggunakan UU ASN. Sementara di sisi lain, pemerintah menggunakan pendekatan PP 56/2012 untuk kuota 30 ribu," kata Hasbi kepada JPNN, Rabu (2/9).
FHI sangat menyayangkan sikap MenPAN-RB yang kembali memunculkan opsi penyelesaian K2 yang jauh dari rasa kemanusian dan keadilan. Pasalnya, Yuddy dinilai mengabaikan pengabdian kerja honorer selama bertahun-tahun dengan tahapan penyelesaian K2 melalui UU ASN. Batasan umur 35 tahun untuk K2 lewat jalur umum juga sangat tidak adil.
"FHI meminta pemerintah konsisten menindaklanjuti hasil kesepakatan dan tidak mengingkari serta mengabaikan hasil keputusan pemerintah dengan Komisi II DPR RI," tambah Hasbi.(Sumber: www.jpnn.com)

Baca Juga : 

Terjawab Sudah Honorer Umur 35 Tahun Keatas Tidak Bisa di Angkat Menjadi CPNS



Ini Jawaban Forum Honorer Indonesia (FHI) Apabila Keputusan MK Tetang Honorer Tetap Jalankan Ini Jawaban Forum Honorer Indonesia (FHI) Apabila Keputusan MK Tetang Honorer Tetap Jalankan Reviewed by Unknown on 2:06 PM Rating: 5
Powered by Blogger.